Dirjen Pendis: Jangan Ada Diskriminasi Pendidikan
Jakarta (Pinmas)—Dirjen Pendidikan Islam, Nur Syam, menegaskan tidak boleh ada diskriminasi pendidikan antara lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jangan ada diskriminasi pendidikan, termasuk terhadap madrasah,” tegas Nur Syam.
Penagasan ini disampaikan Nur Syam ketika menemui utusan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) yang berdemo di depan Gedung Kementerian Agama, Kamis(07/03). Peserta demo ditemui langsung oleh Nur Syam yang didampingi Sesditjen Pendis, Kamaruddin Amin. Turut hadir juga Kepala Biro
Kepegawaian, Mahsusi.
Kepegawaian, Mahsusi.
Setidaknya ada 3 (tiga) persoalan yang disampaikan PGSI dan disampaikan langsung oleh ketua asosiasi, Muhammad Fatah. Pertama, persoalan inpassing. Menurut Fatah, banyak guru-guru yang belum di-inpassing, padahal sudah lulus sertifikasi. Akibatnya, tunjangan profesi yang
diberikan belum disesuaikan besarannya atau masih dipukul rata.
diberikan belum disesuaikan besarannya atau masih dipukul rata.
Kedua, persoalan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS sangat penting bagi guru-guru madrasah. Namun, sudah 3 (tiga) bulan ini, guru-guru madrasah belum menerimanya. “Bagi kebanyakan guru-guru madrasah, dana BOS ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup,” kata Fatah.
Ketiga, perekrutan PNS pada masing-masing daerah tidak merata. Bagi siapa
yang dekat dengan yang memiliki wewenang, maka dia-lah yang akan diangkat.
“Itu semua jauh dari kata adil,” duga Fatah.
yang dekat dengan yang memiliki wewenang, maka dia-lah yang akan diangkat.
“Itu semua jauh dari kata adil,” duga Fatah.
Merespon persoalan yang diajukan, Nur Syam menjelaskan bahwa masalah inpassing merupakan kewenangan Kemendikbud. Termsuk juga masalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga pendidikan (NUPTK) dan Nomor Registrasi Guru (NRG) adalah urusan Kemendikbud.
Terkait hal itu, Kemenag akan terus mengusulkan dan mendorong kepada Kemendikbud agar proses-proses yang menyangkut guru madrasah dan kewenangannya ada di sana, bisa segera diselesaikan.
“Kami tak akan berhenti berusaha untuk menyetarakan kita (madrasah dan guru) semua. Bukti konkrit yang sudah kita lakukan adalah membentuk Panja Madrasah dan Panja Pesantren” kata Nur Syam.
Mengenai BOS, Nur Syam mengaku prihatin dengan anggaran yang masih dibintang. “Terkait urusan BOS, kami pun sedih, karena bintang belum juga berguguran, sampai hari ini. Akibatnya anggaran belum bisa dicairkan,” kata Nur Syam.
Disinggung masalah penerimaan CPNS, Kabiro Kepegawaian menjelaskan, sistem rekruitmen CPNS Kementerian Agama sudah menggunakan standari ISO. “Sistem perekrutan PNS tahun ini, sudah menggunakan standar ISO. Jadi kita lakukan perekrutan secara terbuka. Ibu/Bapak dapat memantaunya dalam website kami,” ujar Mahsusi.(roes)
Disalin dari Dirjen Pendis Kemenag RI
